MAKALAH MANAJEMEN PENDIDIKAN

TUGAS INDIVIDU

MANAJEMEN PENDIDIKAN

DOSEN PENGAMPUH : DR. FIRDAUS MI’AN, M.Pd

OLEH

NAMA            : DEWI ISMAYANTI

 NIM                 : 211200020

 KELAS          : B PAGI

 PRODI          : PPKn

 SEMESTER : IV (EMPAT)

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

(IKIP PGRI) PONTIANAK

2014

DAFTAR ISI

                                                                                                                                    HAL

I.              PEMBAHASAN......................................................................................      1

A.    Prinsip Dasar Manajemen……………………………………………….          1

B.    Fungsi-Fungsi Manajemen………………………………………………          1

a.    Perencanaan (Planning)…………………………………………….          1

b.    Mengorganisir (Organizing)…………………………………………          2

c.    Penempatan Orang (Staffing)………………………………………   2

d.    Mengarahkan (Directing)……………………………………………   2

e.    Mengontrol (Controlling)…………………………………………….   2

II.            ADMINISTRASI SEKOLAH…………………………………………………                    3

A.    Administrasi Sekolah……………………………………………………..         3

1.    Administrasi Tata Usaha…………………………………………….   3

2.    Administrasi Kesiswaan……………………………………………..          4

3.    Administrasi Kurikulum………………………………………………         5

4.    Administrasi Kepegawaian………………………………………….. 5

5.    Administrasi Keuangan……………………………………………… 7

6.    Administrasi Sarana dan Prasarana………………………………..   7

7.    Administrasi Humas………………………………………………….         9

III.           ORGANISASI SEBAGAI WADAH DAN PROSES……………………….        10

1.    Pengertian Organisasi sebagai Wadah dan Proses………………….  10

A.    Pengertian Organisasi………………………………………………           10

B.    Pengertian Pengorganisasian………………………………………    10

C.   Pengertian Struktur Organisasi…………………………………….    10

D.   Organisasi Sebagai Wadah…………………………………………  10

E.    Organisasi Sebagai Proses…………………………………………  11

IV.          KEPEMIMPINAN……………………………………………………………          12

1.    Pengertian Kepemimpinan……………………………………………….         12

V.            Decision Making (Pengambilan Keputusan)…………………………….         14

A.    Definisi Decision Making (Pengambilan Keputusan)………………….  14

B.    Pentingnya Decision Making dalam Manajemen atau Organisasi

Pendidikan…………………………………………………………………        15

C.   Fungsi Dan Peranan Decision Making…………………………………  16

D.   Aplikasi Decision Making dalam Pendidikan…………………………..  23

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….       ii

PEMBAHASAN

I

PRINSIP-PRINSIP ATAU DASAR MANAJEMEN

A.   Prinsip Dasar Manajemen

Secara universal manajemen adalah mengelola sumber daya organisasi baik human resources maupun sarana, lingkungan  dan keuangan yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

B.   Fungsi – Fungsi Manajemen

Secara umum fungsi-fungsi yang dijalankan manajemen adalah (planning) merencanakan (organizing) mengorganisasi, menempatkan orang (staffing), mengarahkan (directing) dan mengontrol (controlling).

a.   Perencanaan (Planning)

Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku diseluruh lapisan organisasi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.

Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun.

b. Mengorganisir (Organizing)

Fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan yang dituntut untuk mencapai suatu tujuan tertentu, mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan jenisnya supaya lebih mudah ditangani oleh bawahan. Fungsi ini mengandaikan bahwa seorang manajer bisa mendelegasikan otoritasnya kepada bawahannya dan bawahannya bisa memahami tanggung jawabnya masing-masing.
Struktur organisasi bisa bermacam-macam namun Struktur organisasi yang baik adalah yang efektif dan efisien  memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Penempatan Orang (Staffing)

Fungsi ini menyangkut usaha untuk mengembangkan dan menempatkan orang-orang yang tepat di dalam berbagai jenis pekerjaan yang sudah didisain lebih awal dalam organisasi. Lebih jauh lagi fungsi ini meliputi hal-hal seperti pengembangan sumber daya manusia, proses penilaian dan promosi, pelatihan sehingga terwujudnya right man right place, yaitu penempatan orang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

d.  Mengarahkan (Directing)

Fungsi ini biasa juga disebut supervisi. Ini menyangkut pembinaan motivasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan untuk mencapai tujuan utama. Salah satu aspek penting dari fungsi ini adalah fungsi koordinasi, yang berarti penciptaan suatu harmoni dari individu-individu yang berkerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan komunikasi menjadi kunci keberhasilan fungsi ini.

e. Mengontrol (Controlling)

Fungsi ini dijalankan untuk menjamin bahwa perencanaan bisa terealisasi secara pasti. Ada banyak alat-alat analisa untuk suatu proses kontrol yang efektif. proses kontrol  pada dasarnya selalu memuat unsur: perencanaan yang diterapkan, analisa atas deviasi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan menentukan langkah-langkah (corrective action )yang perlu untuk mengoreksi dan memastikan tidak terulang lagi penyimpangan yang sama dengan menganalisa akar masalah.

II

ADMINISTRASI SEKOLAH

A.   Administrasi Sekolah

Administrasi sekolah adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Prinsip umum administrasi sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah. Administrasi Sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar.

Ada beberapa administrasi sekolah, yaitu:

1.    ADMINISTRASI TATA USAHA

Tata usaha adalah adalah kegiatan yang dilakukan meliputi, membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrasturcture sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan dan hubungan masyarakat (Sumber: hasil rapat Kepala Tata Usaha di Bogor: 1996).
Sedangkan menurut Moch. Rifai (1987: 51) dalam Baharudin (2004: 215) administrasi tata usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Dalam bahasa Inggris istilah tata usaha di sebut dengan “clerical work” office menegement or recording and report system. Yang mengandung pengertian yaitu kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, penmgumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membentu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut.
Selanjutnya The Lian Gie (1974: 176) menambahkan bahwa pengertian administrasi tata usaha adalah kegiatan meliputi sebagai berikut:

1. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan

2.    Mencatat yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan

3.    Mengolah yaitu kegiatan mengerjakan keteranagn-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna

4.    Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan

5.    Mengirim yaitu kegiatan menyampaikan kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain

6.  Menyimpan kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang aman.

2.   ADMINISTRASI KESISWAAN

Administrasi kesiswaan dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif.

Fungsi administrasi kesiswaan, yaitu :

(1)   Mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada setiap tahun pembelajran

(2)   Merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran berikutnya

(3)   Sebagai masukan dalam merencanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kegiatan dalam Administrasi Kesiswaan, yaitu :

• Penerimaan Siswa

Penerimaan siswa adalah proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu.

• Pembinaan Siswa

Pembinaan siswa adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar jam belajarnya di kelas.

• Tamat Belajar

Tamat belajar untuk sekolah menengah, pada dasarnya merupakan pencapaian salah satu tangga untuk pendidikan lebih lanjut, atau pencapaian suatu ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk menopang kehidupan di masyarakat.

3. ADMINISTRASI KURIKULUM

Administrasi kurikulum, meliputi beberapa hal, yaitu:

• Ketersediaan kurikulum yang digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap angkatan

• Ketersediaan jabaran kurikulum dari tiap-tiap mata pelajaran , yang meliputi: SK (Standar  Kompetensi), KD (Kompetensi Dasar), dan Indikator

• Ketersediaan Satuan Acara pembelajaran /Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pda tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas

• Deskripsi sajian pokok bahasan dari tiap mata pelajaran untuk tiap-tiap semester pembelajaran

• Disamping mencatat pelaksanaan kurikulum nasional, administrasi kurikulum juga mencatat kurikulum lokal/muatan lokal serta pengalokasian waktu pembelajaran kurikulum muatan local

4. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Personel Pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi edukatif dan yang membidangi kegiatan nonedukatif (ketatausahaan). Personel bidang edukatif ialah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan konselor dan konseling (BK), sedangkan yang termasuk di dalam kelompok personal bidang nonedukatif,adalah petugas tata usaha dan penjaga atau pesuruh sekolah.
Tenaga pendidik, berdasarkan UU No.20/2003 adalah tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dan ditugaskan untuk mengajar/sebagai guru. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang memiliki komptensi sesuai dengan bidang keahliannya yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tenaga kependidikan meliputi: pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan penjaga sekolah.

Tenaga pendidik dan kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti,mengembangkan,mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Administrasi Kepegawaian antara lain meliputi:

- Inventarisasi pegawai

- Pengusulan formasi pegawai

- Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi

- Mengatur usaha kesejahteraan

- Mengatur pembagian tugas

Adminsitrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kegiatan pencatatan tentang:

1. Ketersedian tenaga dan tenega kependidikan, yang meliputi: jumlah keseluruhan tenaga pendidik, jumlah tenaga pendidikan pada setiap tahun, distribusi bidang keahliannnya.

2. Identitas pendidik dan tenaga kependidikan, yangmeliputi: jenis kelamin, umur (tempat tanggal lahir), latar belakang pendidikan tenaga pendidik dantenaga kependidikan, kepangkatan/golongan ruang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masa kerja tenaga pendidik dan kependidikan terhitung mulaiTMT (tanggal mulai terbit) berdasarkan Surat Keputusan.

3. Status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi: status pegawai (tetap/honorer/diperbantukan).

Tujuan administrasi kepegawaian, yaitu:

- Untuk menghitung ketersedian jmlah tenaga berdasarkan jumlah rombongan belajar pada tiap-tiap kelas, sehingga tidak terjadi overload pembelajaran

- Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan penambahan dan pengembangan tenaga.

Khusus untuk tenaga pendidik, administrasi juga mencatat distribusi tugas mengajar, dan beban jam pembelajaran pada tiap semester.

5. ADMINISTRASI KEUANGAN

Komponen keuangan sekolah merupakan ketatausahaan dan tindakan keuangan meliputi pencatatan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan. Keuangan merupakan faktor penting untuk melakukan kegiatan. Hal ini sukar sekali dibayangkan pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa uang. Namun dibalik itu, mengadakan uang untuk melaksanakan kegiatan itupun tidak mudah. Oleh karena itu pengadministrasian keuangan sangat perlu demi tercapainya efektifitas dan efesiensi.

Adapun tugas keuangan yaitu antara lain :

- Perencanaan RAPBS

- Pelaksanaan anggaran dan Pertanggung jawaban Keuangan

- Bantuan operasional sekolah (BOS)

- Bantuan operasional Pendidikan (BOP)

- Komite Sekolah

- Zakat, Infaq dan Shadaqah

6. ADMINISTRASI PRASANA DAN SARANA

Prasarana dan Sarana adalah semua benda bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan dalam Administrasi Prasarana & Sarana, yaitu:

1.    Perencanaan Kebutuhan

Penyusunan daftar kebutuhan prasarana dan sarana didasarkan atas pertimbangan bahwa:

• Karena berkembangnya kebutuhan sekolah

• Untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang

• Untuk persediaan barang

2.        Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendidikan

Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan adalah kegiatan untuk meghadirkan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Pengadaan tersebut dapat dilaksanaka dengan cara:

(1)  Pembelian

(2)  Buatan sendiri

(3)  Penerimaan hibah atau bantuan

(4)  Penyewaan

(5)  Pinjaman

(6)  Pendaurulangan

3.        Penyimpanan Prasarana dan sarana Pendidikan

Penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan persediaan prasarana dan sarana di dalam ruang penyimpanan/gudang.

4.      Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan

Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah menengah yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris barang.

6.   Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemeliharaan berbeda dengan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja.

7.    Penghapusan Prasarana dan Sarana Pendidikan

Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik negara/daerah dari daftar inventaris karena barang itu dianggap sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, atau biaya pemeliharaannya sudah terlalu mahal.

8.    Pengawasan Prasarana dan Sarana

Pengawasan Prasarana dan Sarana merupakan kegiatan pengamatan, pemerikasaan dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk menghindari penyimpangan, penggelapan atau penyalahgunaan.

7. ADMINISTRASI HUMAS

Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari system social yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitarnya. Maju-mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat setempat.

III

ORGANISASI SEBAGAI WADAH DAN PROSES

 

1.    Pengertian Organisasi, Organisasi sebagai wadah dan proses

A.   Pengertian organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B.   Pengertian Pengorganisasian

Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

C.   Pengertian Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

D.   Organisasi Sebagai Wadah

Organisasi dapat juga dikatakan sebagai salah satu jenis wadah perlengkapan di masyarakat yang dibuat oleh orang-orang dengan tujuan dapat memperoleh efesiensi kerja tertentu yang sebesar-besarnya. Secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada itu sebabnya organisasi dikatakan sebagai wadah.

Jadi yang dimaksud organisasi sebagai wadah ialah tempat dimana kita melakukan kegiatan bersama, bertukar ilmu, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat dan lain lain guna mencapai tujuan dan cita-cita bersama sebagai contoh yaitu OSIS.

E.    Organisasi Sebagai Proses

Organisasi sebagai proses yaitu organisasi sebagai suatu sistem proses interaksi antara orang-orang yang bekerjasama, baik formal maupun informal. Baik saat pembagian kerja maupun cara bekerja sama. Organisasi dapat dikatakan juga  suatu tempat dimana proses kita  mengembangkan, memperdalam kemampuan dan mendewasakan diri  ke arah yang lebih baik terjadi.

IV
KEPEMIMPINAN

1.    Pengertian Kepemimpinan

Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (beberapa sumber menyebutkan mutafaq ‘alaih) pernah bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Merujuk pada bunyi hadits di atas, pada dasarnya setiap orang memiliki watak kepemimpinan bawaan, walaupun setelah terjun ke dunia nyata memiliki derajat kemampuan dan tingkat jabatan yang berbeda-beda. Ada yang mampu memimpin kelompok besar, ada yang mampu memimpin kelompok kecil saja, ada yang hanya mampu memimpin dirinya sendiri.

Apa beda antara manajer, pimpinan, dan pemimpin? Memang batasannya sering kabur, cuma beda-beda tipis. Seseorang bisa saja disebut manajer, pimpinan, sekaligus pemimpin. ‘Pimpinan’ adalah orang yang diberi jabatan dalam suatu institusi formal (pemerintahan, perusahaan, orpol, ormas) melalui semacam surat keputusan oleh eselon yang lebih tinggi di atasnya. ‘Manajer’ hanyalah nama salah satu jabatan dalam lini pimpinan. Kalau di instansi swasta nama-nama jabatan lain dalam lini pimpinan bisa general manager, vice-president, president, direktur, managing director, CEO, dan lain-lain. Kalau di pemerintahan bisa kepala dinas, kepala kantor wilayah, kepala daerah, direktur jenderal, menteri, dan lain-lain. Sedangkan ‘pemimpin’ artinya orang yang memimpin; sifatnya lebih umum, bisa dalam institusi formal bisa juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi seorang pemimpin belum tentu memiliki posisi sebagai pimpinan. Sebaliknya, seorang pimpinan belum tentu memiliki watak sebagai seorang pemimpin.

Seorang pemimpin sejati biasanya memiliki watak kepemimpinan sejak terlahir – given. Saya dulu mempunyai seorang teman yang sejak SD selalu menjadi ketua kelas, komandan upacara, komandan baris-berbaris, ketua regu Pramuka, dan selalu duduk di jajaran pimpinan OSIS. Setiap ada kegiatan sekolah, teman saya ini selalu tampil sebagai pemimpin, baik secara sukarela (karena tidak ada orang lain yang mau) maupun secara aklamasi ditunjuk oleh teman-teman sekelas. Teman saya ini memiliki watak kepemimpinan (leadership) alami. Dimanapun dia berada dalam suatu kegiatan kelompok, naluri kepemimpinannya selalu jalan. Dia sangat intuitif. Dia selalu berusaha tampil memimpin dan mengerjakan hal-hal yang menurutnya benar. Makanya ada yang mengatakan beda antara pemimpin dan pimpinan itu adalah: pemimpin mengerjakan hal-hal yang benar, sedangkan pimpinan mengerjakan sesuatu dengan benar. Leaders do right things, managers do things right. Beberapa sifat menonjol pada diri seorang pemimpin sejati: karismatik, berpendirian teguh, berani mengambil resiko (karena teguh pendirian), berorientasi pada orang banyak (people oriented), mampu mengorganisir dan mengendalikan massa dalam jumlah banyak, piawai berpidato di depan publik, pandai berdiplomasi, visioner, serta memiliki insting peka dalam mengambil keputusan.

Sumber daya apa saja yang dikelola oleh seorang pimpinan? Tergantung karakteristik bisnis di tempat dia bekerja. Kalau di pabrik, sumber daya yang dikelolanya antara lain sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, sumber daya kapital (mesin industri), sumber daya bahan baku (bisa sumber daya alam, jika industrinya berbasis sumber daya alam), dan berbagai sumber daya pendukung lainnya. Kalau di instansi jasa seperti asuransi dan perbankan tentunya sumber daya yang dominan adalah SDM, keuangan, dan sumber daya pendukung seperti teknologi informasi (IT).

V
Decision Making (Pengambilan Keputusan)

A.        Definisi Decision Making (Pengambilan Keputusan)

Setiap orang selalu terlibat didalam tindakan pembuatan keputusan atau decision making,bahkan mungkin harus dilakukan beberapa kali. Mulai dari masalah yang sederhana sampai dengan yang kompleks, dan menuntut pertimbangan banyak dan mendalam.

Pembuatan keputusan atau decision making ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti.

Pengambilan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus:

a.    Membuat prediksi ke depan

b.    Memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih

c.    Membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang   terbatas.

Menurut Ralf C. Davis, pengambilan keputusan adalah keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah di tetapkan. Menurut Mary Follet pengambilan keputusan adalah seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti: logika, realita, rasional, dan pragmatis.

Menurut James A.F.Stoner secara umum pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Pembuatan keputusan disamping dilakukan dalam kehidupan dilakukan pula dalam bidang-bidang seperti psikologi, kedokteran, ekonomi, pendidikan, ilmu politik, teknologi, rekayasa, managemen, dan geografi (Halpern, 1996;Matlin 1989). Pembuatan keputusan juga dapat diartikan sebagai proses memilih diantara dua alternatif atau lebih, memprediksi situasi ke depan atau menaksir frekuensi suatu kejadian berdasarkan bukti dan terbatas. Dengan demikian, seseorang yang sedang membuat suatu keputusan sebenarnya ia menghadapi situasi yang tidak pasti (uncertainly). Fungsi pengambilan keputusan adalah individu atau kelompok baik secara insitusional ataupun organisasional, sifatnya furistik. Tujuan pengambilan keputusan :

1.)    Bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain)

2.)    Bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif)

B.        Pentingnya Decision Making dalam Manajemen atau Organisasi Pendidikan

Dalam sebuah organisasi, manajer pada seluruh jenjang senantiasa membuat keputusan atau Decision Making. Pengaruh dari keputusan tersebut akan menjangkau masalah dari yang “sepele” sampai pada masalah yang vital bagi kelangsungan hidup organisasi, atau dengan kata lain, semua keputusan memiliki pengaruh baik besar atau kecil pada kinerja organisasi tersebut. “Pengambilan Keputusan” melukiskan proses pemilihan suatu arah tindakan sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Huber membedakan pengambilan keputusan dari “penentuan pilihan” dan “pemecahan masalah”. Kualitas keputusan manajer adalah ukuran efektifitas mereka dan nilai mereka bagi organisasi. Suka atau tidak suka manajer dinilai atau dihargai atas dasar pentingnya, jumlahnya, dan hasil-hasil keputusan mereka.

1.     Jenis Keputusan Manajerial

Manajer sebagai pembuat keputusan adalah seorang pemecah masalah, yaitu dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif yang tersedia, atau menemukan alternatif lain yang berbeda secara berarti dengan alternatif sebelumnya. Dalam manajemen keputusan dikategorikan dalam 2 jenis yaitu keputusan terprogram (programmed decisions) dan keputusan tak terprogram (nonprogrammed decisions). Keputusan terprogram adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, ataun prosedur tertentu. Setiap organisasi nmempunyai kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan alternatif.

Keputusan terprogram digunakan untuk mengatasi masalah yang rumit maupun yang sepele. Bila suatu masalah terjadi lagi dan jika unsur komponennya dapat ditentukan, diramalkan, atau dianalisis, maka masalah tersebut dapat dipecahkan dengan pengambilan keputusan terprogram. Sebaliknya, keputusan tidak terprogram adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram.

2.     Proses Pengambilan Keputusan

Rantai proses pengambilan keputusan adalah sebagi berikut:

a.      Menetapkan sasaran dan tujuan serta mengukur hasil

Penetapan saran dan tujuan yang rasional akan mengarahkan hasil yang akan dicapai dan alat ukur untuk meniali tercapai tidaknya hasil tersebut.

b.      Identifikasi masalah

Identifikasi terhadap masalah secara tepat bersifat mutlak, dan harus mencermati faktor-faktor yang bmerupak kendala yang meliputi: masalah persepsi, masalah diidentifikasi secara solusi, identifikasi gejala sebagai masalah.

c.       Mengembankan alternatif

Mengembangkan alternatif merupakan suatu proses pencarian untuk meneliti lingkungan internal dan eksternal organisasi guna memperoleh informasi sehingga dapat dikembangkan menjadi alternatif yang memungkinkan.

d.      Mengevaluasi alternatif

Sekali alternatif telah dilaksanakan secara temporal haruslah diikuti dengan evaluasi dan perbandingan. Hubungan antara “alternatif dengan hasil” didasarkan atas tiga kondisi yaitu: kepastian, ketidakpastian dan resiko.

e.       Memilih alternatif

Diperlukan kecermatan berpikir dan bertindak dalam pemilihan alternatif, apalagi pada tingkat keputusan manejerial.

f.        Mengimplementasi keputusan

Sebuah keputusan yang tidak diimplementasikan tidak lebih dari sebuah abstraksi belaka. Dengan kata lain, suatu keputusan mesti secara efektif diimplementasikan agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

g.      Mengendalikan dan mengevaluasi

Manajemen yang efektif melibatkan pengukuran periodik terhadap hasil. Hasil aktual dibandingkan dengan rencana dan perubahan harus dibuat jika terjadi deviasi. Hal ini menunjukan pentingnya pengukuran hasil, atau dengan kata lain tanpa adanya pengukuran berati tidak ada penilaian terhadaap prestasi kerja.

C.        Fungsi Dan Peranan Decision Making

Menurut M.Iqbal (2004) pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara-cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain:

1.         Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional.

2.         Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut-paut dengan hari depan, masa yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.

Sementara, tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut:

  Tujuan yang bersifat tunggal

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain.

  Tujuan yang bersifat ganda

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang sifatnya kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif.

1.     Empat Fungsi untuk Decision Making yang Efektif

Hirokawa dan Gouran menganalogikan kelompok-kelompok kecil sebagai sistem biologi. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Agar suatu sistem dapat menjalankan fungsinya denang baik, diperlukan suatu jalur atau cara. Hirokawa dan Gouran melihat proses decision making dalam suatu kelompok perlu memenuhi 4 syarat untuk mengahasilkan solusi atau keputusan high-quality. Mereka menyebutnya sebagai requisite functions (fungsi-fungsi yang diperlukan) dalam proses decision making, yang terdiri atas:

1)      Analisis masalah

Sedikit saja ada pemahaman yang keliru tentang situasi yang tengah terjadi, akan mempengaruhi keputusan final. Menurut Hirokawa, contoh jelas tentang analisis yang salah adalah gagal mengenali sebuah ancaman yang potensial ketika ancaman itu benar-benar eksis. Setelah orang mengetahui apa yang dibutuhkan, mereka harus menemukan sifat-sifat, tingkatan, dan apa saja penyebab masalah itu.

2)      Merumuskan tujuan

Sebuah kelompok harus sadar apa yang ingin mereka raih dalam kelompok itu. Karenanya, kelompok harus membangun kriteria untuk menilai alternatif solusi yang ditawarkan. Jika kelompok gagal memenuhi syarat ini, sepertinya keputusan yang diambil akan lebih dikendalikan oleh politik dan kekuasaan dari suatu pihak, daripada alasan yang rasional.

3)      Identifikasi alternatif-alternatif yang mungkin ada

Hirokawa dan Gouran menekankan pentingnya menyusun solusi-solusi alternatif yang bisa dipilih anggota kelompok. Menurut mereka, jika tidak ada anggota yang menawarkan solusi alternatif yang mungkin digunakan, maka solusi yang ditawarkan relatif sedikit, dan kemungkinan menemukan jawaban yang tepat dan dapat diterima, juga rendah.

4)      Mengevaluasi karakteristik-karakteristik positif dan negative

Setelah mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, peserta diskusi harus ‘mengetes’ kebaikan-kebaikan relatif dari tiap-tiap pilihan dengan kriteria-kriteria yang penting menurut kelompok. Perbandingan ini tidak terjadi secara otomatis. Di dalam setiap kelompok, perlu ada individu-individu yang mampu mengingatkan kelompok tentang sisi positif dan negatif dari setiap alternatif yang diajukan.

2.     Peranan Decision Making atau Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan ini memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat manajer. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya-sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakna setiap tugas yang dibutuhkan. Seluruh proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektifitas rencana yang disusun.

Pembuatan keputusan (decision making) menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. George P. Huber membedakan pembuatan keputusan dari pembuatan pilihan (choice making) dan dari pemecahan masalah (problem solving). Dipihak lain, banyak penulis dan manajer menggunakan istilah “pembuatan keputusan dan pemecahan masalah” sebagai istilah yang dapat dipertukarkan, dan dalam bab ini akan digunakan istilah pembuatan keputusan yang mencakup artian keduanya.

  Macam-Macam Keputusan

a.      Keputusan Auto Generated

Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan, mepertimbangkan data, informasi, fakta, dan keputusan lapangannya. Keputusan auto generated ini kurang baik, sebab resikonya tinggi.

b.      Keputusan Induced

Keputusan induced diambil berdasarkan scientific managemen atau managemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relative kecil; cuma proses pengambilan keputusan lebih lambat. Pengambilan keputusan adalah manajer (pemimpin) baik secara “individual decision maupun group decision” yang mempunyai kewenangan untuk memutuskannya.

c.       Individual Decision

Keputusan “hanya” ditetapkan oleh seorang manajer; sedang para bawahan hanya dapat berpartisipasi memberikan saran-saran, pendapat-pendapat, dan informasi saja, tetapi tidak berhak untuk ikut memutuskannya.

         Kebaikannya:

1.        Keputusan dapat diambil secara cepat.

2.        Penanggungjawab keputusan itu jelas.

3.        Biaya pengambilan keputusan relatif kecil.

4.        Kecakapan seorang manajer dapat dimanfaatkan.

         Keburukannya:

1.        Keputusan itu kurang baik, sebab kemampuan decision maker terbatas.

2.        Prestise manajer akan berkurang, jika keputusannya ternyata salah.

3.        Realisasi keputusan mengalami kesulitan, sebab para bawahan kurang meresapinya.

4.        Pembinaan bawahan kurang diperhatikan, karena mereka tidak diikutkan dalam menetapkan keputusan, akibatnya kesinambungan pimpinan oganisasi kurang terjamin.

d.      Group Decision

Keputusan itu ditetapkan oleh para anggota grup, baik atas hasil mufakat dan musyawarah, maupun atas voting. Dalam proses pengambilan keputusan anggota grup ikut berperan aktif membicarakan tujuan dari “keputusan, resiko, dan dampak keputusan serta ikut menetapkan keputusan tersebut”.

       Kebaikannya:

1.          Keputusan relatif lebih baik, logis, ideal, sebab merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang.

2.          Kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat dihindarkan.

3.          Kerjasama relatif akan dapat ditingkatkan diantara sesama anggota grup.

4.          Resiko dan dampak negatif dari keputusan semakin kecil.

5.          Pembinaan para anggota grup akan lebih baik.

      Keburukannya:

1.        Pengambilan keputusan relatif lama, bahkan sering bertele-tele.

2.        Biaya pengambilan keputusan relatif lebih banyak.

3.        Penanggungjawab keputusan kurang jelas.

4.        Minoritas kadang-kadang terpaksa menyetujui keputusan karena kalah suara.

Group decision ini hanya dapat ditetapkan dalam organisasi komite dan dalam pimpinan presidium saja, dimana para anggota mempunyai hak suara yang sama, misalnya dalam MPR, DPR, dan Koperasi.

3.     Basis Pengambilan Keputusan

Basis pengambilan keputusan (decision making) yang dilakukan oleh manajer (decision maker) biasanya didasarkan atas:

a.          Keyakinan

b.          Intuisi

c.          Fakta-fakta

d.          Pengalaman

e.          Kekuasaan

4.     Tehnik-Tehnik Pengambilan Keputusan

Manajer dalam pengambilan keputusan dapat melakukannya dengan tehnik-tehnik :

1)         Operation riset yaitu dengan menggunakan metode-metode scientific (yang meliputi tehnik-tehnik matematis) dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu—penerapan tehnik ini adalah usaha inventarisasi.

2)         Linear programming yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga faktor analysis.

3)         Gaming war games yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi.

4)         Probability yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal, mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan.

5)         Ranking and statistical weighting yaitu dengan cara :

(a)      Melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir.

(b)      Menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup didalam setiap alternatif.

5.     Faktor-faktor penolong pengambilan keputusan

Faktor-faktor penolong pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

·         Harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan,baik yang tangibles maupun intangibles

·         Setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan.

·         Suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak.

·         Hanya ada satu pilihan yang paling memuaskan atau terbaik.

·         Pengambilan keputusan adalah mental action dan harus di transfer ke dalam physical action.

·         Pengambilan keputusan yang efektip memerlukan waktu, dana, data, informasi dan

           fakta yang cukup.

           

Setiap pengambilan keputusan tentu disertai dengan konsekuensinya, sehingga pengambil keputusan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1.        Kejelasan tujuan

Proses pengambilan keputusan mempersyaratkan kejelasan arah dan tujuan organisasi. Pemahaman akan  tujuan baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek sangat membantu dalam memanfaatkan dan menetapkan prioritas sehingga tidak perlu mengambil tindakan yang kurang bermanfaat.

2.        Kebutuhan akan fakta

Pengambilan keputusan merupakan proses yang berkesinambungan. Setiap langkah yang diambil merupakan selangkah untuk maju, artinya apabila langkah pertama menghadapi masalah, beberapa tindakan harus diambil. Maka pada langkah kedua benar-benar memahami masalah dan situasi yang dihadapi.untuk itu pada pengambilan keputusan administrator atau manajer perlu mengumpulkan fakta. Semakin banyak fakta, semakin sedikit waktu yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

3.         Secara teori dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai alternatif.

4.         Menyeleksi tindakan

Seleksi tindakan dapat dilakukan melalui vooting, konsensus atau keputusan administrator (manajer) sendiri tindakan terbaik untuk melakukan pemecahan masalah adalah tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Seleksi tindakan dalam pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan gaya pribadi, nilai , kepercayaan, skill, dan lain-lain.

Dengan uraian yang dikemukakan diatas, jelas bahwa pengambilan keputusan sangat penting dalam memecahkan masalah, bahkan sebagai inti kegiatan manajemen.

D.        Aplikasi Decision Making dalam Pendidikan

Model Pembelajaran Decision Making merupakan salah satu model dengan cara mengelompokkan peserta didik menjadi kelompok kecil. Pada pembelajaran kooperatif model Decision Making siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dengan pengaturan setiap anggota kelompok saling belajar dan membelajarkan yang terfokus pada keberhasilan yang dicapai oleh seorang anggota kelompok akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompoknya.

  Langkah – langkah penerapan Decision Making sebagai berikut:

1.        Guru menginformasikan tujuan dan perumusan masalah.

2.        Secara klasikal tayangan gambar, kasus permasalahan yang sesuai dengan materi pelajaran atau kompetensi yang diharapkan.

3.        Buatlah pertanyaan agar peserta didik diminta mengidentifikasi permasalahan dengan gambar.

4.        Secara berkelompok peserta didik diminta mengidentifikasi permasalahan dan
membuat alternatif pemecahannya.

5.        Secara kelompok atau individu peserta didik diminta mengemukakan alasan mereka memilih alternatif tersebut.

6.        Secara kelompok atau individu peserta didik diminta mencari penyebab terjadinya masalah tersebut.

7.        Secara berkelompok atau individu peserta didik diminta mengemukakan tindakan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

http://gamil-opinion.blogspot.com/2009/01/antara-manajer-pimpinan-dan-pemimpinan.html

http://englishdepartme.blogspot.com/2012/06/kelompok-7-decision-making.html

http://hakikikirizky.blogspot.com/2013/10/konsep-dasar-perencanaan_27.html

http://idhammaulana.blogspot.com/2010/04/administrasi-tata-usaha.html

Bibliografi PPKn (Kualitatif)

ANOTASI BIBLIOGRAFI

PERANAN GURU PKN DALAM MENANGGULANGI MASALAH KENAKALAN REMAJA DISEKOLAH

(Studi Deskriptif di SMA Negeri 1 Sekadau)

Strategi Pembelajaran PKn

Arnie Fadjar, 2005:61

Seminar& Nasional PKn 2005

Pembelajaran PKn membekali peserta didik sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang po1itik pemerintahan, nilai-moral budaya bangsa sebagai identitas bangsa, nasionalisme, ekonomi dan nilai-nilai masyarakat lainnya.
2. Pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab sebagai warganegara Indonesia yang memiliki identitas/ jati diri sebagai bangsa Indonesia,
3. Pengayaan sumber belajar, bahwa sumber belajar tidak hanya di dalam kelas dan dan buku teks, melainkan diperkaya dengan pengalaman belajar mandiri dan peserta didik yang relevan, baik di sekolah, keluarga. maupun di masyarakat, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan menemukan sendini bagaimana berperan serta dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara dengan menggunakan berbagai media sebagai hasil teknologi.
4. Keteladanan dan nilai-nilai dan prinsip yang dikembangkan dalath PKn melalui sikap dan perilaku sehari-hani, sehingga peserta didik memiliki panutan dalam mewujudkan perilaku yang diharapkan.
5. Hidup bersama deagan orang lain sebagai satu bangsa, bahwa mata pelajaran PKn termasuk dalam rumpun PIPS, menekankan bagaimana manusia sebagai warganegara dapat bekerja sama dengan orang lain, saling menghormati, menghargai

Dimensi PKN

Udin S. Winataputra (2001:334)

Disertasi, PPS Universitas Pendidikan Indonesia

Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai suatu sistem mempunyai tiga sub- sistem atau dimensi, yakni:

1.      Sebagal suatu bldang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu  mengenai “civic virtue” dan “civic culture”,

2.      Sebagal suatu program pendidikan demokrasi di sekolah dan Luar sekotah,

3.      Sebagai gerakan sosiat-kultural warganegara atau “socio-civic movements” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketiga dimensi tersebut secara konseptuat bersifat koheren dengan kompetensi dasar warganegaraan untuk selanjutnya disebut kompetensi dasar atau “civic competence” sebagai perekatnya.

Komentar

Kompetensi dasar kewarganegaraan ini merupakan dasar ontologi dan sistem pendidikan kewarganegaraan, yang secara fungsionat menjadi titik totak dan muara segala kegiatan epistemotogtsnya, dan secara sosiat kulturat merupakan rambu-rambu substantif pengembangan wawasan aksiologisnya.

PKn dalam Mencapai Kompetensi Warganegara

Ace Suryadi (2004) mengatakan bahwa Civic Education menekankan pada empat hal:

Pertama, Civic Education bukan sebagai Indoktrinasi politik, Civic Education sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. Civic Education seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langung denga proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembengunan bangsa yang bertanggung jawab.

Kedua, Civic Education mengembangkan state of mind, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Civic education memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggung jawab (civic responbility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

Ketiga, Civic Education adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (watering down) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. Civic education membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat.

Keempat, Civic Education sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (teaching democracy), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (doing democracy) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan seceptnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian Civics Education

Rosyada, Dede, et al, (2003).

PKN (CIVED:) Demokrasi,Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani.

Tim ICCE UIN. Jakarta: Prenada Media.

Pegertian Civic Education menurut Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah e Citizen and Civics (1986) yaitu : “the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state.”

(Rosyada, et al, 2003:5).

Komentar

Pengertian  pendidikan civics menurut Henry Randall Waite menekankan pada civics sebagai ilmu pengetahuan kewarganegaraan, hubungan manusia, individu, manusia dalam kumpulan organisasi dan hubungan manusia dengan negara. (Rosyada, dkk, 2003:5).

Civic Education

Kerr, David. (1999).

Citizenship Education: An International Comparison.

England: National Foundation for Educational Research-NFER

Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr, 1999:2)

Komentar

Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran. dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Civic Education

Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991).

Civitas: A Framework for Civic Education.

Calabasas: Centerfor Civic Education.

Civic education in a democratic is education in self-government. Self-government means active participation in self-governance, not passive acquiescence in the actions of others.(Quigley and Bahmueller, 1991 :3)

Komentar

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan dalam pemerintahan otonom, Pemerintahan otonom (sendiri) berarti keikutsertaan aktif di dalam pemerintahan sendiri, bukan persetujuan pasif dalam tindakan-tindakan orang lain.

Civic Education

                                                        Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991).

Civitas: A Framework for Civic Education.

Calabasas: Center for Civic Education.

No one’s civic potential can be fulfilled without forming and maintaining an intention to pursue the common good; to protect individuals from unconstitutional abuses by government and from attacks on their rights from any source, public or private; to seek the broad knowledge and wisdom that informs judgment of public affairs; and to develop the skill to use that knowledge effectively. Such values, perspectives, knowledge, and skill in civic matters make responsible and effective participation possible. Fostering these qualities constitutes the mission of civic education. (Quigley and Bahmueller, 1991:3)

Komentar

Tak satupun potensi kewarganegaraan dapat dipenuhi tanpa pembentukan dan pemeliharaan terhadap fiat untuk mengejar kebaikan urnum: perlindungan individu dan pelecehanpelecehan oleh pemerintah dan dan serangan atas hak-hak mereka dan setiap sumber, publik atau pribadi; untuk mencani pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas yang menginformasikan penilaian publik affairs; dan untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan pengetahuan itu secara efektif. Nilai-nilai seperti itu, perspektif, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal kewarganegaraan membuat kemungkinan partisipasi yang bertanggungjawab dan efektif. Mengembangkan kualitas ini merupakan misi Pendidikan Kewarganegaraan.

Civic Education

Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991).

Civitas: A Framework for Civic Education.

Calabasas: Center for Civic Education.

In the CIVITAS curriculum framework, civic virtue is described in terms of civic dispositions and civic commitment.

1.      Civic dispositions refer to those attitudes and habits of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system.

2.      Civic commitments refer to the freely given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of American constitutional democracy

Komentar

Di dalam kerangka kurikulum CIVITAS, kebajikan kewarganegaraan digambarkan dalam istilah disposisi dan komitmen kewarganegaraan.

1.      Disposisi kewarganegaraan mengacu kepada sikap dan kebiasaan-kebiasaan pikiran dan warganegara yang berfungsi bagi sistem demokrasi yang sehat dan kebaikan umum dan.

2.      Komitmen kewarganegaraan mengacu kepada kebebasan yang diberikan, komitmen yang rasional dan warganegara terhadap nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitutional Amerika.

Global Trends in Civic Education

Patrick, J.J. (1997). ‘Global Trends in Civic Education for Democracy’.

ERIC Clearing for Social StudieslSocial Science Education,

http://www.indiana.edu/ssdclglotrdig.

Patrick (1997) proposed nine global trends that have broad potential for influencing citizenship education in the constitutional democracies of the world. They are:

(1)   Conceptualising of citizenship education in terms of the three interrelated components of civic knowledge, civic skills and civic virtue.

(2)   Systematic teaching of core concepts about democratic governance and citizenship.

(3)   Analysis of case studies by students to apply core concepts or principles.

(4)   Development of decision-making skills.

(5)   Comparative and international analysis of government and citizenship.

(6)   Development of participatory skills and civic virtues through cooperative learning activities.

(7)   The use of literature to teach civic virtues.

(8)   Active learning of civic knowledge, skills and virtues.

(9)   The connection of content and process in teaching and learning of civic knowledge, skills and virtues.

Komentar

Patrick (1997) mengungkapkan sembilan kecenderungan global yang secara luas biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di dalam negara-negara yang menganut faham demokrasi konstitutional. Kecenderungan yang dimaksud adalah:

1.      Konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam tiga komponen-komponen yang saling berhubungan - pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan kebaikan kewarganegaraan.

2.      Pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis tentang pemerintah dan kewarganegaraan demokratis.

3.      Analisa dan studi kasus oleh para siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip atau konsepkonsep inti.

4.      Pengembangan keterampilan pengambilan keputusan.

5.      Analisis komparatif dan internasional tentang pemerintah dan kewarganegaraan.

6.      Pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebaikan kewarganegaraan melalui aktivitas belajar kooperatif.

7.      Pemakaian literatur untuk mengajarkan kebajikan-kebajikan kewarganegaraan.

8.      Mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan dan kebaikan kewarganegaraan.

9.      Menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar dan mengajar pengetahuan, keterampilan, dan kebaikan kewarganegaraan.

Effective Education for Citizenship

Advisory Group on Education and Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools. (1998).

Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools.

(Crick Report). London: QCA.

The Citizenship Advisory Group defined effective education for citizenship’ as comprising three separate but interrelated strands. These are to be developed progressively through a young person’s education and training experiences, from pre-schoolto adulthood (DfEE. 1998:1 1—1 3) namely:

1.      social and moral responsibility: ‘… children learning from the very beginning se/f confidence and socially and morally responsible behaviour both in and beyond the classroom, both towards those in authority and towards each other. This strand acts as an essential pre-condition for the other two strands;

2.      community involvement: ‘… learning about and becoming helpfully involved in the life and concerns of their communities, including learning through community involvement and service to the community. This, of course, like the other two strands, is by no means limited to children’s time in school;

3.      political literacy: ‘… pupils learning about, and how to make themselves effective in, public life through knowledge. skills and values’. Here the term ‘public life’ is used in its broadest sense to encompass realistic knowledge of, and preparation for, conflict resolution and decision making, whether involving issues at local, national, European or global level.

Komentar

Citizenship Advisory Group menggambarkan pendidikan kewarganegaraan efektif’ berisikan tiga hal yang terpisah namun saling berhubungan. ini adalah untuk dikembangkan melalui suatu pendidikan dan pelatihan orang muda, mulai pra-sekolah sampai kedewasaan. yakni:

1.      Tanggung jawab sosial dan moral: ‘...anak-anak belajar mulai dan kepercayaan diri, tanggung jawab sosial dan moral baik dalam maupun di luar kelas, kedua-duanya ditujukan ke arah pengembangan otoritas dan yang lainnya. Tahapan ini bertindak sebagai satu prasyarat penting untuk dua tahapan yang lainnya;

2.      Keterlibatan masyarakat: ‘...belajar tentang dan menjadi dengan bermanfaat melibatkan din di dalam kehidupan dan consern dengan masyarakat-masyarakat mereka, termasuk belajar keterlibatan dalam masyarakat dan layanan kepada masyarakat. Hal ini, tentu saja, seperti dua hal yang lain, sama sekali tidak dibatasi pada waktu anak-anak di sekolah;

3.      Melek politik: ‘... para murid belajar tentang, dan bagaimana membuat diri mereka efektif di dalam, pengetahuan hidup publik, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai’. Di sini istilah hidup publik digunakan dalam pengertian yang paling luas yang meliputi pengetahuan realistis, dan persiapan untuk, resolusi konflik dan pengambilan keputusan, dengan menyertakan isu-isu lokal, nasional, orang Eropa atau tingkatan global.

Civic Education

United Nations Development Programme

Bureau for Development Policy

Democratic Governance Group

Civic Education is generally understood to comprise three elements: civic disposition, civic knowledge and civic skills.

Civic disposition involves citizens:

•              Developing confidence to be able to participate in civic life

•              Participating in civic life

•              Assuming the roles, rights and responsibilities usually associated with citizenship* in democratic systems

•              Being open, tolerant and responsible in exercising their rights and responsibilities

Civic knowledge means citizens:

•              Understand their political and civic context

•              Know their social and economic rights as well as their political and civil rights

•              Understand the roles, rights and responsibilities of citizenship

Civic skills involve citizens:

•              Acquiring the ability to explain, analyze, interact, evaluate, defend a position, and monitor processes and outcomes

•              Using knowledge for informed participation in civic and political processes

Komentar

Pendidikan kewarganegaraan adalah secara umum untuk dipahami meliputi tiga unsur: disposisi kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan pengetahuan kewarganegaraan.

Disposisi kewarganegaraan ( civic disposition ) melibatkan warganegara:

•              Mengembangkan keyakinan untuk mampu mengambil bagian di dalam hidup kewarganegaraan

•              Mengambil bagian di dalam hidup kewarganegaraan

•              Mengumpamakan peran, hak dan tanggung-jawab yang pada umumnya berhubungan dengan kewarga negaraan di dalam sistem demokratis

•              Menjadi terbuka, toleran dan bertanggung jawab dalam melatih hak dan tanggung-jawab mereka

Pengetahuan kewarganegaraan ( civic knowledge ) berarti  warganegara:

•              Memahami politis mereka dan konteks kewarganegaraan

•              Mengetahui hak sosial dan ekonomi mereka seperti juga politis mereka dan hak-hak warga negara

•              Memahami peran-peran, tanggung-jawab dan hak dari kewarga negaraan

Ketrampilan kewarganegaraan ( civic skills) melibatkan warganegara:

•              Memperoleh kemampuan untuk meneliti, menjelaskan, saling berhubungan, mengevaluasi, mempertahankan satu posisi, dan memonitor dan memproses hasil-hasil

•              Menggunakan pengetahuan untuk keikutsertaan kewarganegaraan yang diberitahukan di dalam dan proses-proses politis

Civic Education

Jack Allen,1960,

dalam Soemantri N.M. 2001: 263

 “Civic Education, property defined, as the product, of the entire program of the school, certainly not simply of the social studies program and assuredly not merely of a course of civics. But civics has an important function to perform, It confronts the young adolescent for the first time in his school experience with a complete view of citizenship functions, as rights and responsibilities in democratic context”.

Komentar :

PKN didefinisikan sebagai hasil seluruh program sekolah, bukan merupakan program tunggal ilmu-ilmu sosial, dan bukan sekedar rangkaian pelajaran tentang kewarganegaraan. Tetapi kewarganegaraan mempunyai fungsi penting untuk melakukan, yaitu menghadapkan remaja,  peserta didik pada pengalaman di sekolahnya tentang pandangan yang menyeluruh terhadap fungsi kewarganegaraan sebagai hak dan tanggung jawab dalam suasana yang demokratis.

Civic Education

NCCS, 1994

Standard  Curriculum  for Social Studies Washington

… the promotion of civic competence which is the knowledge, skill and attitudes required of students to be able to assume the office of citizen (NCCS, 1994:3)

Komentar :

Bahwa pendidikan kewarganegaraan yang secara tersurat diartikan sebagai pengemban  civic competence atau kemampuan sebagai warganegara yang memerlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi

Contoh Outline Kuantitatif

OUTLINE PENELITIAN

A.      JUDUL

UPAYA MENINGKATKAN  PRESTASI  BELAJAR SISWA DALAM PELAJARAN IPS SEJARAH DENGAN MENGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SUB POKOK BAHASAN PENINGGALAN KEBUDAYAAN MASA MEGALITHITIKUM   PADA SISWA KELAS VII SMPN 3 KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

B.       Latar Belakang

Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Hal ini karena melalui belajar, pola-pola respons yang membentuk kepribadian akan berkembang. Sebagian besar respons dan cirri-ciri kepribadian banyak diperoleh dari  proses belajar daripada secara  diwariskan. Dalam proses penyesuaian diri, belajar merupakan suatu proses modifikasi tingkah laku sejak fase-fase awal dan berlangsung terus sepanjang hayat dan diperkuat dengan kematangan (Dra. Enung Fatimah, M.M) dalam psikologi perkembanga peserta didik. 

Proses belajar mengajar telah setua umum manusia di bumi. Hal itu telah dilakukan manusia dan bahkan hewan mengajar anak-anak dan generasi muda agar dapat menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Proses tersebut telah berlangsung lama dan mengalami perubahan dari non-formal kepada formal dalam beberapa masa. Mengajar seperti yang dipahami secara tradisional oleh guru tradisional adalah suatu kegiatan untuk mendiseminasikan informasi kepada siswa di dalam kelas. Itu secara umum disamakan dengan memberitahu (telling). Jika diamati apa yang terjadi dalam kelas tradisional akan ditemukan suatu situasi di mana guru menyampaikan informasinya atau salah seorang siswa membacakan dengan keras buku pelajaran dan lainnya mengikuti dengan diam dari buku pelajaran masing-masing. Mungkin konsep mengajar seperti inilah yang digunakan guru-guru tradisional.

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kehidupan yang semakin maju juga dipengaruhi oleh peranan dunia pendidikan. Demikian juga pada era globalisasi sekarang ini, pendidikan sangatlah penting dimiliki oleh setiap masyarakat suatu negara agar mampu bersaing dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. oleh karena itu pendidikan harus senantiasa ditingkatkan demi kelangsungan hidup suatu negara.

Pendidikan di Indonesia pada saat ini belum dapat dikatakan sudah maju, masih banyak masalah yang belum mampu diatasi. Sesungguhnya masalah ini bukanlah sepenuhnya tanggungjawab pemerintah tetapi juga setiap warga negara yang baik harus senantiasa turut memperhatikan dunia pendidikan demi kemajuan bersama. Masalah-masalah dalam dunia pendidikan seringkali muncul baik itu faktor dari dalam maupun dari luar. Hambatan dan masalah-masalah dalam dunia pendidikan itu seperti masih rendahnya mutu pendidikan, masih kurangnya tenaga pendidik, kekurangan sarana dan prasarana dan masalah lainnya. Di samping itu juga terdapat faktor yang berasal dari peserta didik seperti sulitnya memahami pelajaran. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “  UPAYA MENINGKATKAN  PRESTASI  BELAJAR SISWA DALAM PELAJARAN IPS SEJARAH DENGAN MENGUNAKAN MEDIA GAMBAR PADA SUB POKOK BAHASAN PENINGGALAN KEBUDAYAAN MASA MEGALITHITIKUM   PADA SISWA KELAS VII SMPN 3 KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG”

C.       Masalah Penelitian

Bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pelajaran IPS Sejarah pada pokok bahasan  pada siswa kelas VII SMPN 3 Kelam Permai Kabupaten Sintang  dengan menggunakan media gambar?

D.      Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Dari penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

1.                                 Penggunaan media gambar dalam pembelajaran sejarah

2.                                 Prestasi belajar

E.       Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yang mendukung. Untuk mendapatkan data secara objektif hendaknya didukung dengan penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat. Menurut Hadari Nawawi (2001:95) sebagai berikut :

a.       Teknik observasi langsung

b.      Teknik observasi tak langsung

c.       Teknik komunikasi langsung

d.      Teknik komunikasi tak langsung

e.       Teknik studi dokumenter

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung. Selain itu digunakan juga teknik komunikasi tak langsung dan observasi langsung.

F.       Rencana Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh melalui angket dengan menggunakan perhitungan statistik. Perhitungan statistik tersebut mempergunakan rumus prosentase sebagai berikut :

           

Keterangan :

P  = prosentase

N = nilai yang diperoleh

m = total

Teknik analisis ini digunakan sesudah menggunakan media gambar. Sedangkan untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa menggunakan rumus sebagai berikut :

               

Keterangan :

   = rata-rata prestasi siswa

X = skor total semua siswa

N = banyaknya siswa

Diketahui                                                                                Pontianak,    April 2012

Ketua/ Sekretaris Prodi Sejarah                                          Mahasiswa

Drs. Agus Sastrawan Noor, M. Si                                       Imakulata

Disetujui Oleh

Pembantu Ketua 1 STKIP-PGRI PONTIANAK

MUSA, S.Pd, M.Pd

Nip.196112251982101001